Tabung elpiji 3 kg yang akan ditarik merupakan produk impor dari Jepang dan Australia. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, tabung-tabung itu tidak menggunakan SNI, melainkan standar internasional. “Ada sekitar 9 juta yang ditengarai tidak berstandar. Kalau tidak berstandar SNI ya tidak boleh diperdagangkan, diperjualbelikan, dan diedarkan,” ujar Agung sebelum menghadiri pertemuan Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menuturkan,penarikan tabung elpiji 3 kg dilakukan bertahap dengan memanfaatkan momen pengisian ulang. Jika saat pengisian ulang ditemukan yang tidak berstandar SNI, tabung itu akan segera ditarik dan diganti dengan yang baru.“Kalau ditemukan (non-SNI) harus ditarik,”katanya. Sebelumnya, masalah penarikan 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tak ber-SNI ini menjadi polemik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan tidak akan ada penarikan 9 juta tabung elpiji yang belum bertanda SNI. Sebanyak 9 juta tabung tersebut hanya akan diuji ulang Pertamina.
Pernyataan Kemenperin ini sebagai respons atas permintaan Komisi VII DPR agar pemerintah menarik 9 juta tabung yang beredar sebelum tahun 2008 itu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menuturkan, penarikan 9 juta tabung elpiji 3 kg menjadi wewenang Kementerian Perdagangan.Adapun Kementerian Perindustrian menentukan spesifikasi tabung. ”Yang menarik dari peredaran itu adalah Kementerian Perdagangan dengan bantuan kepolisian,” ungkap Darwin di Bogor kemarin. Dia membantah pemerintah saling melempar tanggung jawab terkait kasus ledakan elpiji. “Justru kita menunjukkan adanya disiplin pembidangan,”tuturnya. Di bagian lain,Agung Laksono mengatakan pihaknya akan mengadakan sosialisasi dari pintu ke pintu terkait penggunaan elpiji.
Sosialisasi dilakukan dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Demi membahas sosisialisasi elpiji, hari ini Menko Kesra akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM serta PT Pertamina (persero). “Sosialisasi akan dilakukan secepatnya.Saya kira ini harus door to door,”paparnya. Mendagri Gamawan Fauzi akan mengeluarkan surat edaran kepada pejabat daerah dari tingkat provinsi hingga kelurahan.
Sosialisasi hingga level bawah ini diharapkan mampu menyebarkan informasi yang benar soal tabung elpiji serta mengurangi kecemasan masyarakat.“Nanti ke daerah diedarkan supaya didukung para gubernur,bupati,dan wali kota,”ujar Gamawan. Dalam sosialisasi,Kemendagri juga akan menggandeng Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi ini dinilai paling efektif untuk dijadikan ujung tombak sosialisasi karena jumlahnya yang sangat banyak.
Kebocoran Elpiji
Kecelakaan akibat kebocoran elpiji kembali terjadi kemarin. Tiga orang mengalami luka bakar serius di Jalan Wijaya Kusuma B, RT11/03,Ujung Menteng,Cakung, Jakarta Timur akibat tabung elpiji 12 kg bocor. Korban dalam peristiwa itu adalah Leni Marlina, 27, pemilik rumah; Sumiati,45,pembantu; dan Neli Kurniati, 21, anak Sumiati. Ketiganya luka bakar parah di badan bagian bawah dan tangan.
“Oleh warga dibawa langsung ke rumah sakit,” ungkap Tamba Sugeng, 58,tetangga korban. Saksi mata, Bandi, 28, mengungkapkan, pagi kemarin dia mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Saat itu pemilik rumah dan pembantunya tengah masak di dapur.“Ada yang teriak-teriak panas, panas,” ungkapnya. Saat dia masuk ke ruangan sudah tercium bau gas yang menyengat. Dia melihat regulator di tabung 12 kg masih terbakar. “Karena kondisi gas masih ada, saya mematikannya dengan kain basah.Kemudian khawatir terjadi hal yang buruk, tabung langsung saya pindahkan ke ruang terbuka,” ungkapnya.
Kepala Polsek Cakung Kompol Yudhi Sulistio Wahid mengaku sudah melakukan pemeriksaan di lokasi.Polisi memeriksa tiga orang saksi terkait peristiwa ini dan mengamankan tabung elpiji bersama aksesorinya. “Selang, regulator, dan tabung kami amankan sebagai barang bukti,”ungkapnya. Kasus di Ujung Menteng, Cakung, tersebut menambah panjang daftar kecelakaan akibat elpiji. Berdasar data Polda Metro Jaya, selama Januari–Juli 2010 di wilayah Jakarta,Tangerang, Bekasi, dan Depok,33 kali terjadi ledakan elpiji yang umumnya disebabkan tabung 3 kg. Berbagai kasus itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia serta 51 luka-luka.
Adapun dalam lingkup nasional, secara total sedikitnya terjadi 259 peristiwa ledakan tabung elpiji. Dari jumlah itu, ledakan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Polri, tercatat 170 orang menjadi korban ledakan tabung gas. Mabes Polri mempersilakan masyarakat menggunakan datadata yang dimiliki penyidik untuk melakukan class action terkait dengan maraknya ledakan tabung elpiji. ”Polisi hanya menegakkan hukum, tentunya kita akan menyampaikan bukti-bukti. Kalau memang bukti-bukti itu memenuhi syarat class action, silakan digunakan,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi.
Kembali ke Minyak Tanah
Maraknya kasus ledakan elpiji mendorong masyarakat kembali menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Dari Bandung, Jawa Barat, pemilik pangkalan elpiji dan minyak tanah di Jalan Samoja, Bandung, Endang Sukmana menuturkan, saat ini masyarakat banyak mengeluh tentang keamanan penggunaan elpiji. Kekhawatiran tersebut, ujar dia, membuat masyarakat mengalihkan konsumsinya kepada minyak tanah meskipun harganya cukup mahal.
Peningkatan tersebut tergambar dari volume dan frekuensi penjualan minyak tanah di pangkalannya yang terus meningkat. “Sudah seminggu ini angka penjualan minyak tanah terus meningkat. Jika normalnya kami hanya menjual 600–800 liter per hari, saat ini penjualan bisa mencapai 900–1.000 liter per hari,” tuturnya.Begitu pula di Kabupaten Bogor.Warga kini memilih menggunakan minyak tanah. Mereka cemas melihat kebakaran akibat ledakan tabung elpiji.
“Kami takut menggunakan kompor gas. Sekarang kami memilih minyak tanah, lebih aman,” tutur Ibu Edi, 36,warga Kampung Curug, Cibinong, Bogor, kemarin. Ibu Kuswara, 40, warga kampung Bulak, Cibinong, Bogor bahkan mengaku mengaku sudah satu bulan memasak menggunakan minyak tanah. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria melihat kecelakaan kebocoran gas terus terjadi karena banyak spekulan yang melakukan pengoplosan terhadap gas. ”Pengoplos inilah yang harus diberantas karena mereka selain ilegal juga menggunakan peralatan tabung seadanya,” terang Sofyano.
Pengamat energi Kurtubi menyarankan tim pengawas (timwas) DPR untuk segera meminta pemerintah merombak tim penanggulangan elpiji yang ada saat ini. Dia menilai, tim penanggulangan elpiji pemerintah harus disederhanakan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan,timwas yang telah disepakati pimpinan DPR segera disahkan dalam sidang paripurna untuk kemudian dilakukan penyusunan komposisi keanggotaan dan program kerja.
Menurut dia, target utamanya adalah mengetahui secara komprehensif apakah masalah tabung gas elpiji 3 kg sudah dikategorikan darurat.
ganti ke minyak aj ya....
BalasHapuskayu bakar ja........gan
BalasHapus